🚀 go-pugleaf

Siar Online http://www.siar.co.id
Siar Khusus: DARI PALU ARIT KE RODA BERGERIGI
----------------------------------------------------------------------------

PKI ternyata hanya mati suri. PRD mewarisi semangatnya. Sasarannya tak
hanya buruh pabrik dan kalangan bawah, tapi juga remaja penggila kafe.

Bagi sebagian orang, ancaman bahaya laten komunis adalah omong kosong.
Kekhawatiran akan kebangkitan kembali gerakan komunis, katanya, adalah
salah
satu ekspresi dari prasangka komunisto-phobia. Komunisme dianggap sudah
mati
sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya era perang dingin.

Sementara di pihak lain, tidak sedikit yang tetap percaya, komunisme
suatu saat
bisa bangkit kembali. Alasannya, sebagai sebuah ideologi, Komunisme
tidak
mungkin mati. Keyakinan itu, setidaknya, masih tertanam pada seorang
Hussein
Umar. Mantan aktiktivis 66 yang kini menjabat Sekjen Dewan Dakwah
Islamiyah
Indonesia (DDII) ini, mengaku merasakan adanya bahaya laten ideologi
radikal itu.
Dia merasakan, misalnya, adanya semangat perlawanan dan revolusioner
dikalangan
anak muda yang menentang Sidang Istimewa bulan November 1998 lalu. "Ada
semacam penghujatan terhadap kekuatan-kekuatan politik reformis , tetapi
secara
ideologis tidak sejalan dengan mereka," kata Hussein. Di situ, katanya,
suatu
kelompok tidak bisa menyembunyikan warna sesungguhnya yang dibawa
sebagai
missi dan motivasi. Sebagai orang yang sudah biasa menghadapi masa-masa
lalu,
"disitu tercium aroma Sosialis, Komunis. agamis, dan sebagainya,"
akunya.

Bergesernya aksi-aksi mahasiswa, dari gerakan moral dan damai menjadi
politis dan
radikal, memang membuat sejumlah pihak curiga. Karena itu, ada tudingan
bahwa
ada beberapa komponen gerakan mahasiswa sudah ditunggangi atau
dipengaruhi
ideologi gerakan radikal. Lantas, siapa yang dicurigai menunggangi?
Melihat
aksi-aksinya yang cenderung radikal dan konfrontatif, tidak berlebihan
bila
kecurigaan itu jatuh pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam sejumlah
aksi
mahasiswa, nampak bendera PRD menyembul di antara massa demo. Apalagi
bila
terbukti benar bahwa PRD berperan membidani lahirnya Forkot dan Famred.
Dua
kesatuan aksi mahasiswa yang dikenal radikal dan militan.

Kecurigaan itu, sebenarnya beralasan mengingat watak radikal dan militan
PRD.
Radikalisme yang mewarnai platform Ideologi Perjuangan PRD, mungkin
sedikit
banyak dipengaruhi orientasi Ideologis PRD yang cenderung kekiri-kirian,
bila tidak
dikatakan Komunis atau Marxis. Namun, tak urung kecenderungan ini
membuat PRD
sempat dituding sebagai embrio kebangkitan kembali Partai Komunis
Indonesia
(PKI).

Sejauh mana radikalisme dan "kiri"-isme melandasi perjuangan PRD?
Jawabannya
mungkin ada pada dokumen PRD, berupa buku bersampul merah bergambar
"bintang dan gerigi". Buku yang diluncurkan pada 22 Juni 1996 itu,
berisi "Manifesto
Partai Rakyat Demokratik".

Dari dokumen itu, tak bisa dipungkiri ada kemiripan antara PRD dan PKI.
Dalam
skema organisasi PRD, terdapat beberapa organisasi yang serupa dengan
organisai
mantel PKI. Bila PRD bermantel Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI),
PKI
memiliki Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Sepertihalnya PKI,
bagi PRD massa buruh merupakan merupakan kekuatan penting pendukung
gerakan. Kalau PRD didukung Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk
Demokrasi
(SMID), PKI punya Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). PRD
memiliki
Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker) dan Serikat Tani Nasional (STN)
yang mirip
dengan organisasi mantel PKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan
Barisan
Tani Indonesia (BTI).

Aksi-aksi organisasi mantelnya, pun mirip aksi-aksi PKI. Dalam Strategi
dan Taktik
Perjuangan, PRD mengkonsentrasikan aksinya pada "kepemimpinan yang dapat

meradikalisir, memilitankan, dan memprofesionalkan" aksi-aksi kaum
buruh. Selain
itu, PRD juga menganggap penting peran apa yang mereka sebut
"sektor-sektor
masyarakat mendesak" untuk menggalang aksi perlawanan. Sektor-sektor
mendesak itu adalah mahasiswa, tani, nelayan, dan kaum miskin kota.
Aksi-aksi itu
digalang melalui agitasi-propaganda yang mengarah, terutama, pada
berbagai aksi
unjuk rasa. Bagi PRD, perjuangan massa merupakan satu-satunya jalan
menuju
pembebasan rakyat.

Dalam rangka itu, PRD juga mengedepankan suatu "front persatuan" sebagai
wadah
pengerahan massa yang bersendikan kantong-kantong massa. Institusi ini
mengingatkan kita pada "front nasional" di era orde lama. Front
Persatuan Nasional,
ketika itu kerap dimanfaatkan PKI untuk menggalang dukungan sekaligus
menggebuk lawan-lawan politik PKI. Gagasan itu sebenarnya diilhami oleh
pengalaman Revolusi Cina melalui taktik "front persatuan"-nya Mao
Zedong. Sebuah
taktik yang mempersatukan berbagai kekuatan kelompok
progresif-revolusioner dan
komunis di Cina di bawah pimpinan partai komunis.

PRD juga kerap mengumbar jargon politik yang biasa dipakai PKI tahun
60-an.
Jargon-jargon khas PKI yang dipakai seperti "satu perlawanan, satu
perjuangan" atau
"memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik", dan sebagainya.
Istilah-istilah
proletar, borjuasi nasional, borjuis reaksioner, progresif revolusioner,
bertebaran
dalam dokumen bersampul merah itu. Kalimat-kalimat, idiom-idiom, dan
jargon-jargon yang kekiri-kirian itu, seolah-olah artikulasi lain dari
Komunisme dan
Marxisme.

Artikulasi serupa terbaca pada Bab 9 Dokumen PRD yang memuat AD/ART PRD.

Pasal 5 AD-PRD misalnya, menyatakan "Partai Rakyat Demokratik adalah
organisasi yang berasas sosial demokrasi kerakyatan". Asas ini,
mengingatkan pada
Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan
Sneevliet tahun
1914. Istilah sosial demokrasi, bermula dari Asosiasi Kelas Pekerja
Jerman yang
didirikan Ferdinand La Salle tahun 1963. Organisasi pertama yang
bercorak Marxis
ini, kemudian berubah menjadi Partai Demokratik Sosial. Meskipun di
Eropa Barat
berkembang pula partai sosial demokrasi yang justru menjadi lawan
sosialisme-komunis, namun nampaknya ada perbedaan mendasar dengan
sosial-demokrasi PRD. Kentara dari cara pandang PRD tentang masyarakat
yang
mirip cara pandang Marx. Sosial Demokrasi yang berkembang di Barat,
mungkin
identik dengan sosial demokrasi "kanan" yang disebut-sebut dalam Dokumen
PRD,
untuk membedakan dengan "sosial demokrasi kerakyatan" (kiri) PRD.

Menurut Dr. Kastorius Sinaga dalam sebuah wawancara dengan Gatra dua
tahun
silam, Marx menggolongkan masyarakat dalam dua kelas: borjuis dan
proletar.
Kelas borjuis adalah pemegang alat-alat produksi (pengusaha, birokrat,
dan
bangsawan). Sedangkan kelas proletar adalah kaum buruh yang tak memiliki

alat-alat produksi dan justru menjadi alat produksi. Solusi untuk
menyelamatkan
proletar adalah menguasai parlemen di bidang politik. Jadi, menurut
Kastorius, dalam
hal semangat perjuanagn kelas, cita-cita PRD mirip pemikiran Marx.
Indikasi kiri
lainnya terlihat dari interpretasi PRD terhadap sejarah pergerakan
nasional; pra
maupun pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam Dokumen PRD, Bab 3
tentang
Zaman Pergerakan dan Perjuangan Pembebasan Nasional, PRD menampakkan
interpretasi subyektif yang memberikan apresiasi berlebihan pada
pergerakan kaum
kiri radikal.

ISDV, misalnya, mereka sebut sebagai salah satu pelopor pergerakan
nasional
modern yang secara sistematis mengajarkan pengetahuan progresif kepada
buruh
dan menjadikan senjata material dalam perjuangan pembebasan. Kepeloporan
ISDV
ini, lantas disambungkan dengan dengan berdirinya "Perserikatan Komunist
Hindia
(PKI) pada tanggal 23 Mei 1920. Sementara pergerakan nasional lainnya,
dinilai tidak
mampu membaca dan memanifestasikan kesadaran perlawanan rakyat terhadap
penjajah.

Penggalan-penggalan sejarah pergerakan nasional berikutnya yang mereka
apresiasi, makin merapat ke kiri. Pemberontakan PKI 1926, disebut
sebagai
pemberontakan nasional. Kegagalan perlawanan 1926/1927 itu dinilai
sebagai
kekalahan gerakan pada umumnya. PRD juga memuji-muji Amir Syarifudin
�salah
seorang otak pemberontakan PKI Madiun/1948- sebagai tokoh yang paling
konsisten
anti fasis dan anti kolonial. Padahal, semasa Kabinet Syahrir, Amir
Syarifudin turut
terlibat dalam pemarafan perjanjian Linggarjati dan Renville. Dua
perjanjian yang
kemudian dia kecam melalui "Front Demokrasi Rakyat" (FDR) yang
dipimpinnya.

Tak kalah hebohnya, PRD pun ternyata memandang miring momentum paling
bersejarah; Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut dokumen itu, "Revolusi
pembebasan nasional 1945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang
sejati bagi
rakyat". Karena "kekuatan rakyat yang diorganisir kekuatan radikal
kerakyatan
gagal mengambilalih kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional".
Tidak
disebutkan, siapa yang dimaksud "kekuatan radikal kerakyatan itu".
Namun, secara
implisit mungkin menunjuk pada gagalnya kabinet Amir Syarifuddin (Juli
1947-Januari
1948) dan ditumpasnya Pemberontakan PKI/ Madiun 1948. Sentimen anti-ABRI
juga
kentara. PRD menilai program rasionalisasi angkatan bersenjata (AB) yang
dilakukan
Jenderal Sudirman semasa Kabinet Hatta (1948), sebagai awal kemenangan
tentara
kapitalis. Menurut PRD, raasionalisasi AB, "hakekatnya untuk menjadikan
militer
Indonesia (ABRI) sebagai satu-satunya pemegang otoritas dari kekuatan
bersenjata,
tak boleh ada tandingan tentara rakyat yang populer di hadapan rakyat".

Program rasionalisasi AB ini, memang amat merugikan golongan "kiri".
Adanya
tentara yang efisien dan satu garis komando, telah memotong garis
politik FDR
dalam tubuh AB. Padahal, sejak 1945 mereka telah bersusah payah membina
dan
memasukkan perwira-perwira komunis ke dalam angkatan perang. Bahkan,
mereka
menaksir 35% tentara telah dipengaruhi dan pada beberapa kesatuan
merupakan
kelompok dominan. PRD juga melihat adanya pertentangan antara kapitalis
"bersenjata" melawan yang "tidak bersenjata". Di dalam AB pun, menurut
PRD,
terjadi pemilahan antara "jenderal-jenderal yang berpolitik" yang
mewakili
kepentingan kapitalis bersenjata, dan yang mewakili "angkatan bersenjata
sebagai
suatu institusi". Pertentangan itu, berakhir dengan kemenangan mereka
yang
dominan dalam penggulingan Soekarno di tahun 1965-1966. Dalam peristiwa
G30S,
menurut PRD, PKI -melalui Biro Chususnya- terlibat secara tidak
profesional di
dalamnya. Interpretasi demikian, seolah menganggap G30S/PKI semata-mata
dilatari
oleh friksi di tubuh AB. Bukan karena inisiatif PKI yang memanfaatkan
pengaruhnya
di AB untuk mengambil alih kekuasaan.

Analisis singkat atas dokumen bersampul merah itu, menguatkan kecurigaan

sebagian masyarakat akan adanya bias Marxisme dalam PRD. "Saya tidak
menuduh, bahwa PRD itu umpamanya PKI, tapi sebagai orang yang banyak
menelan
buku-buku Komunis, saya merasa paling tidak dari segi retorika, semangat

revolusioner terasa dalam rangkuman-rangkuman atau pandangan politik
dari
kelompok-kelompok seperti ini," kata Hussein. Ditemukannya catatan
harian Dita
Indah sari (Ketua PPBI) yang ditulis Selasa 16 April 1966, pada pekan
itu PRD
secara resmi diubah dari "persatuan" menjadi "partai", tentu makin
menguatkan
kecurigaan itu. Disitu tergores sebuah kalimat yang mencurigakan.
"Partai sudah
berdiri; well, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang,
dikhianati.
Sekarang dibangun lagi." Bukankah, partai yang dimaksud adalah PKI? Dan,
PRD
tak lain adalah reinkarnasi PKI? Karena itu, wajar bila ada kecurigaan
bahwa PRD
adalah jelmaan PKI. Meskipun, orang-orang PRD akan membantah, namun
mereka
tak memungkiri orientasi kekiri-kirian dan watak radikalnya. Dan karena
itulah, orang
semacam Pramoedya Ananta Toer, eks napol PKI itu, memilih bergabung
dengan
partai berlambang bintang dan gerigi ini. Dan siapa lagi menyusul?
Bagaimana
dengan Latief, Boengkus, Marsudi, dan yang lainnya?

PRD tak hanya menampung tokoh-tokoh PKI tua, serta menggarap kalangan
bawah
dengan mengeksploitiasi kemiskinan. Mereka belakangan juga merasuk ke
kalangan
anak muda metropolis yang bisa tampil gaya dan trendy. Lihatlah acara
Republik
Indies yang digelar Jakker di Kafe Poster, Jumat petang kemarin. Kafe
Poster, Jl.
Gatot Subroto Jakarta, seperti biasa dipenuhi anak-anak belasan tahun.
Tapi, yang
terjadi kemarin, lain dari biasa. Mereka larut dalam acara Republik
Indies. Galibnya
acara di kafe, musik berdentam-dentam. Kelompok musik yang tampil antara
lain
Kolestrol, Grashoper,Candybar dan lain lain. Cuma, nah ini yang perlu
diperhatikan,
setiap jeda musik pembaca acara muncul membacakan manifesto politik yang

sangat anti kemapanan. Misalnya, "Turut berduka cita terhadap holocaust
tahun
1965 dengan mengambil korban lebih dari 1.500.000 korban jiwa dan
penumpasan
suku-suku di Timtim dari tahun 1976 sekarang yang menelan lebih dari
200.000
nyawa," dan sebagainya,. Jadi, siapa bilang PKI bukan lagi ancaman?

-------------------------------------------------------------------------------

Baca TABLOID MINGGUAN SIAR edisi 10 (29 Maret-4 April 1999)
Atau kunjungi Siar Online http://www.siar.co.id