🚀 go-pugleaf

Memilih Karya Seni dalam Kompetisi

Wacana Seni dalam Kompetisi, (Kompas Minggu, 17/12/2006) menarik
ditanggapi. Selain karena Seno Gumira Ajidarma (SGA), penulisnya, masih
penasaran mengapa Rindu Kami PadaMu (RKP, karya Garin Nugroho, 2004)
tidak lolos seleksi Festival Film Indonesia (FFI) 2005, ia juga
berusaha meyakinkan "logosentrisme" yang dianutnya (yang memujikan
RKP), berlawanan dengan "logisentrisme standar" yang "dominan" dan
"diimani" para "petugas" Komite Seleksi FFI (KSFFI), sebagaimana dia
katakan.

Menurut SGA, begitu mengetahui RKP tidak lolos seleksi FFI 2005, ia
berpikir: "Alangkah hebatnya sinema Indonesia sekarang karena sudah ada
banyak sutradara yang karyanya lebih hebat dari karya Garin Nugroho.
Niscaya, jika karya-karya itu dikirim ke festival internasional tentu
akan mendapat penghargaan lebih banyak dari Garin Nugroho, dan semakin
terangkatlah martabat sinema Indonesia".

Kendati pernyataan itu hanya kesan pertama sebelum menonton film lain
yang lolos seleksi (tapi hal itu ditulis SGA bukan tanpa maksud
tertentu), ada beberapa hal yang layak diuji. Misalnya, karena RKP
tidak lolos, tentu sudah banyak sutradara yang karyanya lebih hebat
dari karya Garin Nugroho. SGA tampaknya yakin Garin adalah sutradara
hebat. Tapi, apa ukuran kehebatan itu? Menurut SGA, "jika karya-karya
(yang lebih hebat dari karya Garin-pen) itu dikirim ke festival
internasional, tentu akan mendapat penghargaan lebih banyak dari Garin
Nugroho".

Menurut "logosentrisme" SGA (logosentrisme ini istilah SGA), seseorang
pastilah hebat kalau ia sudah menyertakan karyanya ke pelbagai festival
internasional dan memperoleh penghargaan, apalagi lebih banyak dari
yang diterima Garin.

Apakah SGA percaya kehebatan seseorang itu diukur oleh "festival",
"internasional" dan "penghargaan"? Saya tidak yakin SGA percaya betul
kepada pernyataannya itu. Kecuali kalau itu dimaksudkan sebagai
lelucon. Soalnya, ukuran yang sama akan sulit diterapkan pada karya dan
pencipta seni lainnya.

Mayoritas seniman dunia tidak menjadi hebat karena mereka berhubungan
dengan ketiga kata itu: "festival-internasional-penghargaan". Akan
terlalu banyak nama, terutama di dunia film, yang kehebatannya tidaklah
diukur oleh ketiga kata itu. Melainkan karena nilai karya itu sendiri
ketika ia berhadapan atau dihadapkan kepada publik. Termasuk di
Indonesia. Dan, nama-nama hebat itu bisa disimak di perpustakaan atau
di ruang-ruang pengajaran.

Logosentrisme SGA yang lucu adalah kutipan pernyataan sutradara Janji
Joni Joko Anwar dan Mudji Sutrisno tentang RKP, sebuah film yang
menurut SGA sendiri, untuk menontonnya saja mewajibkan "penonton untuk
mendengarkan dengan baik-baik setiap kata dan artinya memerhatikan
dengan cermat setiap shot, karena penuturan tak akan sama dengan
penuturan 'normal'". Padahal, sebagai salah seorang pengamat seni,
dan prosais terbaik saat ini, ia pasti mampu menjelaskan dan memuji
dengan lebih baik dan lebih meyakinkan, kalau memang ia sungguh-sungguh
ingin memuji RKP. (Iya, kan?)

SGA kemudian menyatakan: "Dengan memerhatikan standar macam apa yang
dominan dalam FFI, yang bentuk terbaiknya memang dicapai Janji Joni dan
Gie, jelas hanyalah cara bertutur klasik Hollywood yang dianggap sahih
sebagai suatu format naratif-dan bukan yang lain-lain. Tepatnya, kita
dikuasai ideologi komersial: Yang baik adalah yang bisa (mudah)
dimengerti, karena hanya yang (mudah) dimengerti akan berkemungkinan
laku."

Sebagai juri FFI 2004, SGA tentu bisa menjelaskan, apakah ketika
menilai di FFI ia sudah punya ukuran yang disebut "standar",
lebih-lebih yang "dominan"? Apakah benar, di luar Janji Joni dan Gie,
karya-karya lainnya dianggap tidak sahih? Apakah SGA menganut ideologi
komersial seperti yang dimaksudnya?

Kalau SGA mengaku tidak termasuk di dalamnya, apakah benar ada juri
lain yang bersikap demikian? Dan, kalau keputusan akhir dilakukan
melalui voting, apakah suara mayoritas itu merupakan hasil
persekongkolan jahat ideologi komersial dan bukan semata kumulatif
subyektivitas juri?

Pernyataan serius SGA lainnya adalah: "Sepintas lalu, posisi Rindu Kami
PadaMu bagaikan berada di pinggiran, yakni termarjinalisasi, tetapi
mengingat Rindu Kami PadaMu rupa-rupanya mendapat penghargaan dari
Festival Film Bandung, Festival Film Asia, dan MTV Movie Awards
Indonesia, justru ketidaklolosannya masuk nominasi FFI sebaliknya
bagaikan suatu resistensi terhadap wacana Garin, yang reputasinya dalam
festival film internasional telah menegosiasi wacana dominan".

Ada paradoks dalam pernyataan itu. Semula SGA menganggap RKP
termarjinalisasi oleh wacana dominan, tetapi hal itu dibantahnya
sendiri ketika ternyata RKP mendapat penghargaan dari FFB, FFA, dan
MTV.

Padahal, penilaian FFB dan FFA tidak didasarkan ideologi apalagi
mempertentangkan wacana sebab hampir semua karya mendapat tempat.
Sementara penghargaan MTV (saya pernah menjadi salah seorang jurinya)
diberikan sesuai karakter MTV yang urakan dan nonkonformis. Para
jurinya pun hanya diminta menonton potongan film, bahkan trailer,
sekitar lima menit, lalu mereka harus memilih pemenang untuk sejumlah
kategori yang lucu dan unik, yang ukuran dan kesahihannya pasti akan
sulit diterima oleh pengamat sekaliber SGA.

Toh, karena harus menghadapkan RKP dengan para "petugas" KSFFI, SGA
menyimpulkan: "ketidaklolosannya masuk nominasi FFI sebaliknya bagaikan
suatu resistensi terhadap wacana Garin". Dengan pernyataan itu sekali
lagi kita ingin bertanya, apakah SGA yakin para petugas KSFFI itu
merupakan anggota "Pasukan Khusus Wacana Dominan", yang ditugaskan
panitia FFI untuk menghadang Garin di garis depan, karena ia adalah
pembawa virus wacana ganas yang layak dilawan penuh resistensi? (Yang
bener aja ah!).

Lagi pula, kalau benar "Garin, yang reputasinya dalam festival film
internasional telah menegosiasi wacana dominan, lalu, apa salah dan
dosanya Garin kepada bangsa ini, sehingga ia harus dicegah tangkal
KSFFI? Bukankah "menegosiasi" itu artinya melakukan deal, berkompromi
untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua pihak? Jadi, di mana
perangnya? Di mana perlawanannya? Di mana dramatiknya? Bukankah itu
bagian sah dari teknik dan siasat pemasaran belaka? Emang KSFFI sampai
mikirin yang begituan? (Yang bener aja ah!).

Tapi, syukurlah, setelah berselancar ke sana kemari, SGA kembali kepada
logosentrisme dominan juga: "Apakah peristiwa semacam ini (tidak
lolosnya RKP-pen) merupakan "skandal"? Saya kira tidak, selain karena
para petugas Komite Seleksi memang telah bekerja keras dan itu sudah
merupakan hasil yang jujur, juga karena peristiwa ini berjasa
memperlihatkan proporsi festival, yang memang 'hanya sebuah
festival', sebuah tempat yang sangat penting bagi sosialisasi dan
promosi, tapi bukan penetapan ukuran teruji (karena 'tak dapat
diganggu gugat') bagi kualitas suatu film."

Pertanyaannya: lalu untuk apa SGA mewacanakan kegagalan RKP (yang sudah
setahun berlalu) itu? Apakah itu pintu masuk untuk mewacanakan
bagaimana sebaiknya menilai seni dalam suatu kompetisi? Atau ingin
memperbaiki sistem penilaian yang dilakukan FFI, karena menurut SGA,
"FFI telanjur menjadi milik sinema Indonesia yang masih berpeluang
diberi makna seperlunya, jika ingin tetap dianggap berharga".

Sebagai "petugas" seleksi 2004, 2005, 2006, dan juri FFI 2006, menurut
saya, baik tim seleksi maupun kepanitiaan, terus berupaya meningkatkan
kualitas sebagaimana diharapkan SGA. Pada 2007, misalnya, Badan
Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), sebagai pemilik hajatan FFI,
merencanakan mengajak seluruh masyarakat film untuk merumuskan dan
menentukan sistem dan pola terbaik FFI yang diinginkan bersama.

Yang perlu digugat juga adalah, apakah FFI akan tetap memakai sistem
penjurian sebagaimana di Cannes, Berlin, Venesia, atau seperti Academy
Awards (Oscar) di Amerika Serikat, atau Cesar di Perancis, yang jurinya
terdiri dari anggota kelompok profesi, yang menilai setiap unsur
terbaik film sesuai kapasitasnya. Misalnya, penata kamera oleh kelompok
penata kamera, skenario oleh kelompok penulis skenario, aktor/aktris
oleh kelompok aktor/aktris, sutradara oleh kelompok sutradara, dan
seterusnya.

Kalau pola festival dengan juri terbatas (5-7-9 orang) yang dipilih,
perlukah penilaian dilakukan dua tahap sebagaimana sekarang, atau
seluruh film terdaftar dinilai sekaligus oleh juri final? Tapi kalau
pesertanya sampai ratusan judul, bagaimana? Di Cannes memang tujuh
orang juri sekaligus yang menilai 24 film kompetisi. Tapi film yang
lolos itu adalah hasil pilihan seleksi dari ratusan, bahkan ribuan,
judul lainnya dari seluruh dunia. Dan tidak sedikit yang lebih layak
dari yang lolos kompetisi.

Selain itu, sepanjang bersifat kompetisi, tentu harus ada yang menang
dan kalah, yang terpilih dan termarjinalkan. Bukan karena lembaga itu
membela atau memerangi logosentrisme, ideologi atau wacana tertentu,
melainkan karena mereka harus memilih satu dari sekian banyak. Dan
karena jurinya manusia dari pelbagai latar belakang, subyektivisme
pasti dan harus muncul. Karena itu, kontroversi tidak akan
terhindarkan, secanggih apa pun standar dan kriterianya. Sebab, selera,
cita rasa, dan penilaian terhadap karya seni tidak bisa
dimusyawarahmufakatkan. Kalau terjadi kebuntuan, voting pun sah
dilakukan. Artinya, hanya yang mendapat suara terbanyak yang menang.

Kalaupun secara legal keputusan juri tidak bisa diganggu gugat, tetapi
seperti SGA sarankan, khusus untuk karya seni, "keputusan dewa yang
mana pun seyogianyalah diganggu gugat", karena festival bukanlah
lembaga yang memonopoli "kebenaran" penafsiran atas karya seni.
Apalagi, karya seni bukan matematis. Festival juga bukan lembaga
tunggal penentu karya seni terindah atau terbaik sepanjang masa. Itu
hanya terbaik menurut festival tertentu, di tempat tertentu, dan pada
masa tertentu. Di luar itu, semua terpulang kembali kepada Sang Karya.
Tidak ada penafsiran dan penilaian salah dan benar. Karya seni
berbicara dan membela dirinya sendiri, kapan pun dan di mana pun. ***

Noorca M Massardi - Ketua Komite Seleksi dan Juri FFI 2006
Minggu, 24 Desember 2006
Copyright © 2002 Harian KOMPAS