🚀 go-pugleaf

Forum
Regulasi Tentang Pusaka Budaya Solo

Setelah sekian lama menjadi sengketa, kepemilikan tanah di kawasan
Taman Sriwedari, Solo, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung jatuh ke
tangan pihak ahli waris. Selanjutnya, ahli waris telah berencana
mendirikan sejumlah struktur baru di kawasan tersebut. Secara hukum
mereka adalah pemilik atau penguasa yang sah, sehingga tentunya berhak
merencanakan dan mengelola kawasan tersebut sesuai dengan keinginan dan
tujuan mereka.

Namun, rencana ahli waris itu bisa jadi merupakan ancaman nyata bagi
kesinambungan sejarah perkembangan Kota Solo dan masyarakatnya.
Terlepasnya Sriwedari sebagai aset publik merupakan kehilangan yang
amat besar bagi warga kota Solo. Hilangnya pusaka budaya ini akan
semakin mengaburkan jati diri Solo sebagai kota budaya. Dibangun
sebagai Bonraja (kebun raja) dengan beraneka flora dan fauna, kawasan
Sriwedari dalam sejarahnya telah berkembang menjadi wadah interaksi
sosial dan aktivitas budaya warga, antara lain melalui pertunjukan
wayang orang serta keberadaan museum Radya Pustaka.

Sesungguhnya mempertahankan dan menjaga kesinambungan alur sejarah
merupakan modal dasar dan mutlak untuk membangun suatu jati diri kota
yang kuat. Apa artinya konsep "Solo Masa Depan adalah Solo Masa Lalu"
apabila salah satu saksi penting sejarah Kota Solo masa lalu terancam
fungsinya sebagai ruang publik akibat dikuasai oleh suatu kelompok
individu.

Perbedaan kepentingan tersebut tidak lantas dapat menolerir pihak yang
satu meniadakan hak pihak-pihak lain. Misalnya, Pemkot Solo tidak bisa
semena-mena melanggar hak-hak ahli waris sebagai pemilik.

Demikian pula, meskipun pihak ahli waris secara hukum merupakan
pemilik, masyarakat harus tetap berhak mengakses ruang publik
bersejarah ini. Pemkot sendiri bertugas dan bertanggung jawab mengatur
dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan bersejarah
tersebut.

Sekarang masalahnya adalah bagaimana agar kepentingan berbagai pihak
dapat terakomodasi. Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam masalah
pusaka budaya di Solo perlu berkumpul dan berembuk untuk merumuskan
kepentingan bersama. Selanjutnya, akan timbul kesadaran pentingnya
suatu aturan main. Dari sini regulasi akan muncul sebagai suatu
kebutuhan.

Dalam lingkup kota, regulasi ini dapat berupa suatu peraturan daerah
(perda) yang mengatur dan mengikat berbagai pihak dalam pelestarian
pusaka budaya kota. Perda ini akan menjadi payung perlindungan dan
pelestarian aset-aset bersejarah yang ada di Kota Solo ini, termasuk
Sriwedari.

Penyusunan regulasi tentang pelestarian bangunan, situs, dan kawasan
bersejarah tentunya harus merujuk kepada peraturan-peraturan
perundangan-undangan di atasnya. Selain itu, ada beberapa hal yang
perlu dicantumkan di dalamnya, antara lain ketentuan umum yang
menetapkan dan menjelaskan berbagai peristilahan, tujuan dan sasaran
pelestarian, kriteria, serta tolok ukur yang digunakan. Selain itu,
masalah penguasaan, pengelolaan, pengawasan bangunan, dan kawasan
pusaka budaya serta pelaksanaan pelestariannya juga perlu diatur.

Di dalam regulasi ini perlu ditegaskan bahwa pelestarian bangunan dan
kawasan bersejarah kota pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung
jawab pemkot, dengan dukungan berbagai pihak. Ini berarti, dalam kasus
Sriwedari, meskipun ahli waris merupakan pemilik, pemkot dapat
melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Insentif dan disinsetif
Salah satu isu penting yang perlu diatur di dalam regulasi ini
berkaitan dengan upaya akomodasi kepentingan adalah bentuk serta
mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pihak terkait, khususnya
bagi pemilik cagar budaya berkepemilikan pribadi. Namun, masalah ini
mengandung konsekuensi yang tidak ringan bagi berbagai pihak. Di DKI
Jakarta, misalnya, sejak tahun 1999 telah disahkan Perda No 9/1999
tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar
Budaya, yang di dalamnya telah mengatur masalah kemudahan perizinan dan
insentif dalam pelaksanaan pemugaran.

Tetapi, ternyata pelaksanaannya belum konsisten. Penentuan insentif dan
disinsentif haruslah didasari oleh kesadaran akan hak dan kewajiban
pribadi maupun pihak-pihak lain. Pada kasus Sriwedari, misalnya, pihak
ahli waris perlu menyadari fungsi utama kawasan ini, yang harus
dipertahankan adalah sebagai ruang publik terbuka, sehingga bukan untuk
dibangun struktur baru, tetapi malah harus dihijaukan kembali. Bila
mereka menyadari dan menerima hal tersebut, berarti akan ada hak-hak
mereka yang terpenggal.

Hal inilah yang selanjutnya harus disadari oleh pihak-pihak lain,
termasuk pemkot. Kesadaran itu perlu tercermin melalui komitmen pemkot
memberikan insentif bagi pihak ahli waris atas kerelaan mereka itu.
Warga kota pun harus mengamini bila ahli waris mendapatkan keistimewaan
tersebut dari pemkot.

Insentif bagi pemilik bangunan dan kawasan bersejarah berkepemilikan
pribadi bisa berbentuk nonmateri berupa penghargaan sebagai pelestari
cagar budaya atau keistimewaan lainnya sebagai warga kota kehormatan.
Insentif bisa juga berupa materi seperti dana bantuan rutin maupun
temporer untuk pemeliharaan atau tindakan pelestarian lainnya, serta
pengurangan atau pembebasan pajak, seperti PBB maupun berbagai
retribusi.

Bila hal ini diatur, maka akan sangat mendukung para pemilik untuk
bersikap proaktif dalam melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya
milik mereka. Demikian juga dengan masalah disinsentif, perlu
ditentukan guna mencegah segala tindakan yang dinilai merugikan upaya
pelestarian. Dengan adanya disinsentif, semua pihak yang terkait akan
dapat konsekuen menerima sanksi dan hukuman bila melanggar regulasi
yang telah disepakati bersama. Bila bentuknya berupa denda, misalnya,
bisa disalurkan sebagai dana pelestarian pusaka budaya.

Dalam kasus kawasan Taman Sriwedari, Solo, hal yang perlu digarisbawahi
adalah penyelamatan pusaka budaya bukanlah penyelamatan status
kepemilikan, melainkan pelestarian kesinambungan proses di dalamnya.
Berkaitan dengan hal ini, regulasi memang dibutuhkan untuk memastikan
pelestarian tidak hanya Sriwedari, tetapi juga seluruh pusaka budaya
yang ada di Kota Solo.

Namun, kemunculannya sendiri tidak bisa dipaksakan. Ia harus dilandasi
kearifan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menerima
hak dan kewajibannya sendiri maupun pihak-pihak lain. Regulasi
membutuhkan kesiapan semua pihak agar selanjutnya dapat dilaksanakan
secara konsisten dan konsekuen.

PUTU AP AGUSTIANANDA - Pemerhati Masalah Pelestarian Pusaka Budaya,
Tinggal di Solo
Kamis, 11 Januari 2007
Copyright © 2002 Harian KOMPAS