🚀 go-pugleaf

Setuju sekali. Persoalan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pelaku
dari tradisi lisan (juga seniman seniman yang lain yang berakar dari
kebudayaan lokal).Kedua, penikmat dari hasil para pengkarya (pelaku
tradisi lisan). Dan pihak di luar itu yang secara undang-undang
mempunyai tanggung jawab melestarikan kebudayaan Indonesia.
Para pelaku yang masih berkarya ternyata motifnya hanya kecintaan yang
mendalam akan kebudayaan daerah.Motif ekonomi yang harus dianggap wajar
dalam berkarya justru tidak dapat dipenuhi. Besarlah pasak dari pada
tiang. Tetapi mereka bertahan selama mereka berani dan berhasil tambal
sulam dalam kehidupan mereka. Hampir dapat dipastikan setiap acara
pembacaan puisi, pantun, atau apapun namanya yang bersifat tradisi
lisan, selalu yang hadir itu-itu saja. Bagaimana mau mendapat uang dari
hasil karyanya. Mendapatkan uang harus dianggap wajar.
Dari penikmat hasil karya tradisi lisan anggotanya hanya itu-itu saja
dan kalaupun bertambah anggotanya, biasanya atas ajakan dari
anggota-anggota yang lama. Karena rata-rata penikmat dari golongan
biasa saja, sumbangan mereka dalam bentuk materipun hampir pasti tidak
dapat diharapkan.
Dari pihak pemerintah, saya hanya berkomentar. Ada sebuah negara atau
beberapa negara yang memberi uang bantuan setiap bulan kepada para
seniman untuk menghasilkan karya dan dipersembahkan di suatu gedung
yang pembangunan dan perawatannya dibiayai oleh negara. Karcis masuk
tetap ada, tetapi tetap bersifat sukarela. Pemberian bantuan akan
berhenti sampai seniman tersebut dapat menghasilkan uang yang cukup
dari hasilnya berkarya dan atau sang seniman mendapatkan sumber lain.
Biasanya pemerintah di sana cenderung menghendaki fokus pada
kesenimannya. Di negeri bagaimana ?